Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dirinya akan menaati keputusan pemerintah pusat terkait wacana Kota Bekasi, Jawa Barat, masuk menjadi wilayah DKI Jakarta.

"Itu wacana dari pak Walikota (Rahmat Effendi) ya? Begini, kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerjntah pusat. Jadi secara prinsip Pemprov DKI harus menaati keputusan pemerintah pusat," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8/2019).

Wacana tersebut, kata Anies, adalah sebuah aspirasi yang akan dihargai dan dihormati olehnya, namun dia menegaskan bahwa proses tersebut jikapun ada, adalah di pemerintah pusat, bukannya antar wilayah.

"Tata pemerintahan itu wewenang pemerintah pusat, kita tunggu saja bagaimana arah pemerintah pusat. Karena prosesnya bukan dengan DKI tapi dengan pemerintah pusat," ucap Anies.

Anies menilai memang secara ekonomi kawasan Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) sudah terintegrasi secara ekonomi. Hanya secara administrasi pemerintahan yang berbeda.

"Secara ekonomi Jakarta dengan Kabupaten dan Kota yang bertetangga seperti Bekasi, Tangsel, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, itu sebagai satu perekonomian relatif terintegrasi. Kalau wacana (masuknya Bekasi) itu keputusan pemerintah pusat ya kita jalankan. Kan keputusan lewat Undang-undang, PP (Peraturan Pemerintah), kita berkewajiban melaksanakan," ucap Anies.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI," ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/8/2019). (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F Sihombing menegaskan memberi dukungan penuh kepada Nikson Nababan sebagai Bakal Calon Guber

Mahasiswa Gelar Doa Bersama Untuk Bacalon Gubernur Sumut Nikson Nababan

JAKARTA - Para mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam kader of change Nikson Milenial Center (NMC) gelar Doa bersama dan santunan pada anak yatim di acara 'Jumat Be

Ketum PWI Pusat Sampaikan Klarifikasi Berita Bohong Yusuf Rizal

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun berikan penjelasan terhadap isu miring yang menyangkut internal organisas

Kemenag Tetapkan 1 Syawal Pada 10 April 2024

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu (10/4/2024) mendatang.

Men

Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi Diduga Kurang Cermat, Timses Gerindra Laporkan ke DKPP

JAKARTA - Salah satu tim sukses calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 H. Syahrir yakni Agung lesmana menduga Bawaslu serta KPU Kabupaten Bekasi ku

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

JAKARTA - Pengadaan barang/jasa masih menjadi gerbang utama lumbung korupsi. Meskipun Pemerintah membangun E-katalognya untuk mencegah korupsi, namun para pelaku masih menemuk