Ketua Umum DPP IKA Unnes Budiyanto (duduk tengah) berfoto bersama pengurus setelah menyatakan sikap siap mengawal pasangan capres terpilih Jokowi-Amin hingga pelantikan. PALAPA POS/Istimewa

SEMARANG - Alumni Universitas Negeri Semarang menyatakan kesiapannya dalam mengawal pasangan Presiden Terpilih Joko Widodo-Kiai Haji Ma'ruf Amin hingga pelantikan presiden-wakil presiden yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2019.

"Berdasarkan rapat beberapa hari lalu, kami sepakat untuk mengawal dan menjaga Jokowi-Amin sampai pelantikan. Mudah-mudahan dengan lindungan Allah SWT sampai tanggal 20 Oktober 2019 tidak terjadi apa-apa," kata Ketua Umum DPP IKA Unnes Budiyanto di Semarang, Kamis (3/10/2019) malam.

Para alumni Unnes melihat sosok Jokowi sebagai simbol reformasi dan demokrasi di Republik Indonesia. Apalagi, Jokowi-Amin merupakan pasangan capres pilihan rakyat dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI sebagai pemenang Pemilu Presiden 2019.

"Kita harus menghormati hasil dari proses pemilu yang panjang dan berbiaya besar," ujar didampingi Wakil Sekjen DPP IKA Unnes Anang Budi Utomo.

Menurut dia, pernyataan sikap DPP IKA Unnes terkait komitmen mengawal Jokowi-Amin tersebut sudah dikomunikasikan kepada seluruh alumni yang tersebar di berbagai daerah.

Terkait dengan perkembangan politik di Tanah Air saat ini, terutama unjuk rasa dari kalangan mahasiswa yang marak terjadi di berbagai daerah, DPP IKA Unnes menyayangkan adanya tuntutan menurunkan Presiden Jokowi dari jabatannya.

"Mahasiswa semula menuntut UU KPK direvisi dan membatalkan RKUHP, tapi kemudian tuntutannya berubah menurunkan Presiden Jokowi sehingga kami menduga ada pihak-pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa," katanya.

Budiyanto mengimbau para mahasiswa agar menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa yang sesuai dengan koridor demokrasi dan hukum, serta tidak berbuat anarkistis.

Wakil Sekjen DPP IKA Unnes Anang Budi Utomo menambahkan, adanya upaya menggagalkan pelantikan Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2109-2024 ini menjadi preseden buruk.

"Politik kita tidak akan stabil kalau terus terganggu, salah satunya dengan adanya penghambatan-penghambatan pelantikan capres terpilih," ujarnya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat