Kasubag Humas dan Protokol DPRD Kota Ternate, Abduhi Sergi (tengah) melakukan kunjungan kerja mempelajari pengelolaan website dprd.bekasikota.go.id (NURALAM/ PALAPA POS)
BEKASI – Kasubag Humas dan Protokol DPRD Kota Ternate, Abduhi Sergi mengatakan setiap awak media dibolehkan melakukan peliputan dan ikut serta dalam kunjungan kerja anggota legislatif ke luar daerah.
Berbekal PP 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Sekretariat DPRD Kota Ternate, kata Abduhi, kerap melibatkan wartawan dalam kunjungan kerja.
"Setiap kunjungan kerja komisi ke luar daerah, kita selalu melibatkan wartawan dan diberikan SPJ dengan besaran nominal Rp11 juta, atau setara dengan PNS golongan 2. Tetapi ini disesuaikan dengan keuangan daerah," ujar Abduhi kepada palapapos.co.id saat melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Rabu (30/10/2019).
Selain pelibatan dalam kunjungan, sambung Abduhi, wartawan yang meliput kegiatan DPRD Kota Ternate juga mendapat insentif setiap bulannya.
"Kita berikan insentif bagi media setiap bulan, dengan nomenklatur biaya konferensi dan besarnya sekitar Rp 500 ribu dipotong pajak," ungkapnya.
Abduhi mengatakan, skema penganggaran terhadap pelibatan wartawan dalam setiap kunjungan dan insentif setiap bulannya, telah berjalan lebih dari lima tahun.
"Skema ini berjalan sudah lebih dari lima tahun dan tidak ada temuan BPK," bebernya.
Namun begitu, Abduhi mengungkap bahwa tidak seluruh kunjungan kerja atau studi banding alat kelengkapan DPRD mengikutsertakan awak media.
"Kita hanya melibatkan wartawan satu orang dalam kunjungan kerja komisi saja, tetapi tidak terhadap AKD lainnya," kata Abduhi mengutarakan saat kunjungannya ke DPRD Kota Bekasi dalam rangka kegiatan studi banding mempelajari pengelolaan website.
"Kunjungan ke Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam rangka mempelajari situs website. Kita rencana akan mengelola sendiri sehingga ada konten-konten yang perlu ditampilkan," pungkasnya. (lam)
Comments
Leave a Comment