Koordinator aksi AKMAK, Zilunfikri saat melakukan orasi di depan gedung SMP Al Azhar Summarecon Bekasi. PALAPA POS/Nuralam

BEKASI - Puluhan massa tergabung dalam Aksi Kesatuan Mahasiswa Anti Kekerasan (AKMAK), Selasa (28/1/2020), mengepung SMP Al Azhar Summarecon Bekasi. Massa aksi menuntut keadilan atas kasus bullying dan kekerasan terhadap salah satu siswa pada saat masa orientasi siswa.

Koordinator aksi, Zilunfikri menyatakan, kasus bullying dan dugaan pengeroyokan anak sekolah harus diungkap secara terang benderang.

"Kami disini menuntut pihak sekolah untuk memberikan keadilan kepada korban kekerasan dan bully. Kepala sekolah harus bertanggungjawab atas keselamatan dan trauma murid yang jadi korban," kata Zilunfikri dalam orasinya.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga mendesak agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi turun tangan menyikapi permasalahan di SMP Al Azhar.

"Saya minta permasalahan ini diusut tuntas. Jika tidak, ini bisa menjadi efek negatif untuk Pemerintah Kota Bekasi," ujarnya.

Menanggapi tuntutan pendemo, Staff Operasional SMP Al Azhar Summarecon Bekasi, Ardana menyebut, tidak ada tindakan bully maupun kekerasan di sekolahnya.

"Kita sepakat bahwa kasus bullying merupakan tindakan yang tidak terpuji. Tapi saya sudah berbicara kepada kepala sekolah bahwa tidak ada kasus bully ataupun pengeroyokan kepada siswa," kata Ardana.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengaku, prihatin atas peristiwa menimpa salah satu siswa korban bully dan kekerasan.

Menurut Inayatullah, pihaknya akan memanggil pihak sekolah beserta pihak terkait untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi.

"Kita akan panggil pihak yayasan dan sekolah untuk dimintai keterangan," kata Inayatullah di ruang kerjanya, Selasa (28/1/2020).

"Seharusnya tidak ada lagi kasus kekerasan dalam kegiatan orientasi siswa. Ini tandanya ada kelemahan dalam pengawasan dari pihak sekolah. Tetapi, kita akan observasi terlebih dahulu dan mencari fakta, apakah benar kejadiannya seperti itu atau tidak," sambung Inayatullah.

Mengenai sanksi, Inayatullah belum bisa memastikan memberikannya, sebab ia masih mencari fakta apakah kasus tersebut benar terjadi atau tidaknya.

"Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kalau terbukti benar, kita sesuaikan sanksinya. Tetapi untuk ke depan, pelaksanaan orientasi siswa harus dilakukan langsung oleh guru, tidak boleh siswa yang lebih senior atau alumni. Hal ini untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan," tandasnya. (lam)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

PT. Mahaka Visual Indonesia Siap-siap Dipanggil Disnaker

KABUPATEN BEKASI - Setelah sekian lama tidak ada kejelasan mengenai kasus dugaan pemutusan sepihak terhadap karyawan Go Wet Waterpark, Dinas

Ampun... Solihin Ditinggal Kader PPP Dukung Paslon Tri Adhianto- Harris

KOTA BEKASI – Kader dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan selamat tinggal kepada Ketua DPC Solihin saat ini mencalonkan diri jadi wakil walikota n

Usai Deklarasi, Tri Adhianto Kunjungi Warga Terkena Banjir

KOTA BEKASI - Masyarakat Bekasi Jaya, Kota Bekasi, resmi menyatakan dukungan untuk pasangan calon Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi nomor 3, Tri Adhianto dan Abdul H

Calon Wali Kota Tri Adhianto Wakafkan Tanah untuk Gedung Aswaja Center

KOTA BEKASI - Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan warga dan komunitas, calon Wali Kota Bekasi nomor urut 3 Tri Adhianto menghadiri pengajian Ahlussunnah wal Jama&#

Tri Adhianto Tegaskan Komitmen Birokrasi Bebas dari Korupsi dan Tepis Tudingan Tak Berdasar

KOTA BEKASI - Calon Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan tekadnya membangun Kota Bekasi yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

<

KPU Kabupaten Bekasi Akan Gelar Debat Kandidat

KABUPATEN BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi akan menggelar debat kandidat Calon Bupati pada Minggu (3/11/2024) mendatang.