Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana Bekasi menggelar Diskusi menghadirkan pembicara dari unsur Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Rabu (12/2/2020). PALAPAPOS/Nuralam
BEKASI - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mitra Karya, Yusril Nama Gelar mengusulkan agar Dewan Pendidikan Kota Bekasi dibubarkan karena dianggap gagal.
"Dewan Pendidikan sebaiknya dibubarkan saja, karena pada periode sebelumnya dinilai gagal mengemban amanah yang diberikan oleh Undang-Undang," kata Yusril dalam Diskusi Terbatas yang mengambil tema "Problematika Pendidikan di Kota Bekasi", di Kampus Universitas Mitra Karya Bekasi, Rabu (12/2/2020).
Dalam diskusi yang menghadirkan Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kota Bekasi tersebut, Yusril juga mensinyalir terjadi praktik yang syarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Salah satu poin disoroti, menurut Yusril adalah penerimaan guru honorer atau kontrak yang kerap dimintai uang oleh oknum. Sehingga, dirinya meminta agar kasus tersebut diungkap dan proses penerimaan dilakukan secara transparan dan akuntable.
"Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus segera menuntaskan praktek KKN, khususnya dalam penerimaan Tenaga Kerja Kontrak seringkali dimintai sejumlah uang dan dijanjikan menjadi TKK," tegasnya.
Hal senada dikatakan Ketua PC PMII Kota Bekasi, Muhammad Hisyam bahwa di Kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta ini harus terjadi pemerataan kesejahteraan bagi guru Non-PNS di tengah tingginya kebutuhan ekonomi dewasa ini.
"Kesejahteraan guru honorer harus ditingkatkan, minimal mereka setara UMK. Disamping itu, pemerintah juga harus perhatikan sarana dan prasarana sekolah yang dinilai masih sangat minim. Jangan hiraukan masalah ini," kata Hisyam.
"Seluruh stakeholder yang hadir saya minta untuk melakukan kerja nyata, bukan hanya sekedar embel-embel program dan wacana semata," tandasnya. (lam)
Comments
Leave a Comment