Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat memantau jalannya penyaluran BST di Kota Tebing Tinggi. PALAPAPOS/Ronald Pasaribu
TEBING TINGGI – Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat, Selasa (12/5/2020) siang di kantor PT Pos Indonesia terpaksa dibubarkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tebing Tinggi karena mengabaikan protokoler penanganan Covid-19.
Warga penerima BST terlihat saling berkerumun dan saling berdesakan memadati area Kantor Pos Kota Tebing Tinggi untuk menerima BST. Menghindari hal tidak diinginkan, akhirnya Pemko Kota Tebing Tinggi melalui Satpol PP terpaksa membubarkan massa dan mengalihkan ke Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka, diseberang jalan depan Kantor Pos Kota Tebing Tinggi.
Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tebing Tinggi yang terlihat langsung turun meninjau penyaluran BST menegaskan jika pihak Kantor Pos Tebing Tinggi kurang berkoordinasi dengan pihak Pemko.
"Dalam hal penyaluran BST, kantor Pos kurang berkoordinasi dengan kita. Dan kita tidak mau mengambil korban atau resiko yang tinggi terhadap penyebaran Covid-19, maka warga kita alihkan ke Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka,“ tegas Umar Zunaidi.
Umar Zunaidi juga menyatakan rasa prihatin pihak kantor Pos Tebing Tinggi tidak mau mengajak berdiskusi tentang tata cara pembagian BST tersebut hingga warga masyarakat menumpuk di kantor Pos.
"Kita khawatir hal ini bisa melanggar protokoler penanganan wabah Covid-19, hingga mengakibatkan tidak terjaganya physical distancing, lalu warga yang belum menerima bantuan sudah harus kelelahan akibat berdesakan dan bisa saja timbul pandemi Covid-19 ditempat kerumunan ini,“ kata Umar Zunaidi.
Adapun jumlah penerima BST di Tebing Tinggi sebanyak 8.260 KK masing-masing mendapat sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Warga yang menerima bantuan harus membawa KTP asli. Dan penyaluran BST ini direncanakan akan berlangsung selama 4 hari kedepan.
Dikatakan Umar, kategori warga penerima BST adalah warga terdampak Covid-19 yaitu mengalami kemerosotan ekonomi sejak merebaknya Covid-19. Mereka juga tidak terdaftar di PKH atau program sembako, tetapi mereka ini adalah penerima baru dan pendataannya dari Kecamatan dan Kelurahan.
"Sebenarnya warga yang terkena dampak wabah pandemi Covid-19 itu ada sebanyak 12.059 KK, namun yang ditampung Pemerintah Pusat hanya sebanyak 8.260 KK. Jadi sisanya akan menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan nantinya akan kita bagi dengan program sembako kita,“ jelas Wali Kota Tebing Tinggi.
Menurut informasi yang diterima, sekitar 24.200 KK total warga Kota Tebing Tinggi yang layak untuk mendapatkan bantuan saat ini. Sementara sebelum adanya musibah wabah Covid-19 ini jumlahnya hanya sebanyak 12.137 KK. Sehingga ada kenaikan 100 persen warga tidak mampu di Kota Tebing Tinggi. (nal)
Comments
Leave a Comment