Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut Ahmad Hadian saat menyampaikan hasil dan informasi kunjungan kerja mereka terkait penyaluran bansos sembako dan APD dari Provinsi di Tapanuli Utara. PALAPAPOS/Alpon Situmorang
TAPANULI UTARA - Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut Ahmad Hadian menyebutkan kunjungan ke Tapanuli Utara dilakukan pihaknya dalam rangka mencari data dan kesiapan daerah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Provinsi.
“Kita turun untuk melihat bantuan APD dan sembako yang dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (GTPP) Provinsi Sumut. Kita tidak mencari kesalahan dan tidak boleh memberikan kesimpulan pribadi," ungka Ahmad Hadian, Kamis (11/6/2020), terkait adanya kesimpulan pribadi dilakukan salah satu oknum DPRD Sumut.
Politisi PKS tersebut menyatakan kalau untuk APD sudah diterima dan sembako masih dalam proses penyaluran.
“Kita turun guna melihat jangan ada bantuan tumpang tindih dan warga tidak bingung serta tahu apa saja bantuan JPS yang disiapkan Pusat, Provinsi maupun Daerah. Ini tugas kita agar GTPP tetap dalam relnya," tambahnya.
Selain itu awal pembentukan Pansus Covid-19 untuk mengawal BPNT Provinsi dan memastikan kinerja GTTP agar tidak ada penyimpangan.
“Ini yang kita kawal hak-hak rakyat tertunaikan dengan benar. Jadi kita tidak mencari kesalahan dan menghabisi Pemerintah," tegasnya.
Ahmad mengatakan Gugus Tugas Provinsi melakukan refocusing sebesar Rp 502 Miliar dan sekitar Rp 300 miliar diperuntukkan bantuan JPS bagi warga di Sumut terdampak Covid-19 sekitar 1,3 juta Kepala Keluarga.
“Itulah makanya muncul Rp 225 ribu yang dibagikan ke warga dalam bentuk sembako," katanya.
Dan, dalam skema penyaluran, Gugus Tugas memberikan dua opsi dimana sembako disiapkan Gugus Tugas Sumut dalam satu paket kardus tertutup. Satu opsi lagi, bentuk uang tunai diberikan ke Kabupaten/Kota namun harus bentuk sembako diserahkan ke penerima manfaat
“Ada 13 Kabupaten/Kota minta sembako dan sisanya Daerah yang dihunjuk menyalurkan sembako," pungkasnya. (als)
Comments
Leave a Comment