Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa
BEKASI - Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bekasi Ariyanto Hendrata meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi berpihak kepada rakyat dibanding kelompok tertentu. Hal ini dikatakan Ariyanto terkait adanya pembatasan rombongan belajar (rombel) dari DPRD Kota Bekasi yang dinilai kurang aspiratif.
"Saya dapat informasi bahwa Komisi IV menolak adanya rombel maupun penambahan jumlah siswa. Saya pertanyakan kebenarannya, apakah ini sikap lembaga atau hanya Ketua Komisi saja?," kata Ariyanto saat dihubungi, Selasa (14/7/2020), menyindir statement Ketua Komisi IV meminta Dinas Pendidikan cukup memenuhi kursi kosong Sementara, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dapat ditampung di sekolah swasta.
"Jangan sampai Komisi IV hanya memperjuangkan sekelompok organisasi dibanding keinginan masyarakat yang lebih luas. Mereka dipilih oleh rakyat dan harus berpihak pada rakyat," tegasnya.
Mengenai adanya keterbatasan rombel atau jumlah kelas, Ariyanto menanggapi, hal itu bukan alasan untuk tidak mengeluarkan kebijakan berpihak pada rakyat.
"Saya tahu ada keterbatasan rombel, tapi ini PR yang harus diselesaikan. Dinas bisa saja membuat kebijakan menambah jumlah siswa setiap rombel, kan ini boleh, asal kepentingannya untuk rakyat," ujarnya.
Selain itu, Ariyanto juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengakomodir masyarakat yang ingin masuk ke SD dan SMP Negeri. Hal itu ia katakan menyusul besarnya keinginan masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri dengan pertimbangan biaya pendidikan lebih murah karena dibiayai oleh Negara.
"Untuk masuk ke sekolah swasta kan perlu biaya besar, makanya mereka memilih ke sekolah negeri. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan harus mengakomodir aspirasi ini," ucap Ariyanto.(lam)
BACA JUGA: Komisi IV: Pelaksanaan PPDB Online 2020 di Kota Bekasi Lancar
BACA JUGA: Siap Tampung Siswa Miskin, BMPS Kota Bekasi Minta Subsidi Anggaran ke Disdik
Comments
Leave a Comment