Menteri BUMN juga sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir. PALAPAPOS/Istimewa

JAKARTA - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan operasi yustisi akan digelar pada Senin pekan depan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Operasi yustisi kita akan mulai jalankan pada Senin depan dan tentu dalam waktu sepekan akan ditingkatkan lagi pendisiplinannya," kata Erick Thohir dalam orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran dilansir antara, di Bandung pada Jumat (11/9/2020).

Menurut Erick Thohir, operasi tersebut merupakan salah satu bagian dari Program Indonesia Sehat yang diluncurkan Komite PCPEN yakni sosialisasi perubahan perilaku secara luas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan komunitas masyarakat.

Tentu saja Menteri BUMN tersebut melihat hal itu tidak cukup, sehingga Komite PCPEN meluncurkan bersama TNI-Polri dengan didukung oleh semua pemerintah daerah tentunya sehingga jangan ada kesan bahwa seolah-olah kebijakan ini bersifat represif.

Apalagi sudah ada Instruksi Presiden yang telah dikeluarkan, namun hal ini tidak lain bahwa pemerintah ingin mensosialisasikan dan juga peningkatan disiplin masyarakat terutama dalam menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.

"Hal ini memang tidak mudah tapi saya yakini hal tersebut akan berjalan bila masyarakat mau menjadi bagian. Kita harus bersama-sama mensukseskan program daripada sosialisasi dan pendisiplinan ini," ujar Erick Thohir.

Pelaksanaan operasi yustisi ini merupakan hasil rapat koordinasi antara Komite PCPEN dengan delapan gubernur, di mana salah satunya dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan menggelar operasi yustisi yakni operasi yang mengetatkan kedisiplinan masyarakat.

Operasi ini sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan Wakapolri dan Wakasad sehingga ini akan terus dijalankan, termasuk di perkantoran. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat