Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. PALAPAPOS/Istimewa

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten mendorong setiap desa di Banten memiliki perpustakaan di desa dalam upaya mendorong minat baca masyarkat dan budaya literasi di desa-desa.

"Demi meningkatkan budaya literasi dan budaya membaca di Provinsi Banten khususnya di desa, maka di tahun anggaran ini Pemprov Banten mewajibkan kepada para kepala desa untuk membuat perpustakaan," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membuka sosialisasi bantuan keuangan desa melalui APBD Banten Tahun 2019, di Aula Bappeda Kabupaten Serang, di Serang, Senin (28/1/2019).

Untuk itu, kata Andika, Pemprov Banten mewajibkan kepada para kepala desa se-Provinsi Banten dalam memanfaatkan penggunaan bantuan keuangan desa Tahun 2019 agar membuat perpustakaan di setiap desa. 

Andika meminta kepada para kepala desa se-Banten agar bantuan keuangan desa tersebut digunakan sebaik-baiknya, sehingga dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat. Selain untuk infrastruktur desa, kata dia, diantaranya untuk pengembangan minat baca dan literasi, yakni dengan mendirikan perpustakaan desa.

Apabila bantuan ini digunakan dengan sangat baik dan laporan pertanggung jawabannya jelas, kata Andika, rencananya di tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Banten akan meningkatkan nilai bantuannya.

"Pemprov Banten berencana akan meningkatkan nilai bantuan ini dari Rp50 juta menjadi 100jt atau minimal sama dengan tahun yang lalu yaitu Rp70 juta, asalkan peruntukan bantuan ini sesuai dan SPJ-nya sesuai peraturan serta masyarakat merasakan langsung dampaknya," katanya.

Andika juga menambahkan, bahwa bantuan ini hanya bersifat stimulan atau perangsang, agar kedepan desa di Banten menjadi desa mandiri, menekan angka desa tertinggal, penguatan pembangunan desa dan meminimalisir permasalahan di desa khususnya infrastruktur.

Di hadapan para kepala desa se-Kabupaten Serang, Wagub Banten juga mengungkapkan, bahwa selama ini ia selaku wakil gubernur bersama gubernur Banten mendapatkan aspirasi dari masyarakat tentang keluhan terkait pembangunan infrastruktur di desa.

"Saya dan pak gubernur, mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang infrastruktur, maka dari itu kami Pemerintah Provinsi Banten juga berharap dengan bantuan ini dapat memperbaiki infrastruktur di desa-desa di seluruh Provinsi Banten," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa juga berharap, bahwa bantuan keuangan desa dari Provinsi Banten tersebut hasilnya harus dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat desa.

"Hasil bantuan ini manfaatnya harus dirasakan langsung masyarakat desa. Untuk itu, pergunakan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan," kata Pandji. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Muhammad Fauzi Sebut, Petani Korban Banjir Belum Terima Bantuan Pemerintah

KABUPATEN BEKASI - Usai diguyur hujan beberapa pekan lalu, banyak petani yang mengalami kerugian akibat lahan pertanian nya terendam banjir. Mengenai hal tersebut, perwakilan P

Plt. Wali Kota Bekasi Resmikan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat

KOTA BEKASI - Mengendarai sepeda motor, Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berkeliling di wilayah Kecamatan Bekasi Barat dalam rangka peresmian sejumlah pembangunan yang tela

Politisi PKB Banten Tegaskan NKRI Syariah Tidak Perlu

LEBAK - Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten Mochamad Husen mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) syariah yang direkomendasikan hasil Ijtima Ul

Mensos Perkuat Program Kampung Siaga Bencana Di Pandeglang

PANDEGLANG - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita akan memperkuat program kampung siaga bencana di Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dapat menanggul

Lima Kecamatan Di Lebak Krisis Air Bersih

LEBAK - Lima kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang menyebabkan air bawah tanah, seperti sumur timba, sumur bor dan s

Pemkot Cilegon Ajukan Anggarkan Rp 42 Miliar Untuk Pilkada

CILEGON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Provinsi Banten, mengajukan anggaran Rp42 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 2020.

"