Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo Mohammad Kirom. PALAPA POS/Istimewa
SIDOARJO - Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengajak kepada masyarakat supaya tidak terprovokasi dengan gerakan people power terutama pascapelaksanaan Pemilu 2019.
Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Kirom, di Sidoarjo, Senin (13/5/2019) mengatakan, gelaran Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur sudah usai. "Jangan sampai kondisi ini dipecah belah dengan adanya aksi people power, menyikapi hasil Pemilu 2019 oleh KPU nanti," ujarnya.
Ia mengemukakan, pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Sidoarjo secara umum berjalan aman dan lancar dan kini semua harus bersabar menunggu hasil dari perhitungan akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU), 22 Mei 2019.
"Akan tetapi, di tengah proses rekapitulasi yang dilakukan KPU. Mencuat informasi adanya pihak-pihak yang mengancam, siap melakukan aksi people power atas ketidakpuasan hasil Pemilu 2019," katanya.
Baca Juga: Ratusan Massa Aksi Tolak ‘People Power’ Di Depan Gedung KPU RI
Menurutnya, mengapa people power jangan sampai terjadi, karena gerakan ini adalah murni didasari atas ketidakpuasan terkait hasil Pemilu 2019.
"Nah, apakah tidak ada jalan lain untuk menyampaikan pendapat yang lebih baik, tertib dan sesuai undang-undang. Semua kan sudah ada aturan dan mekanismenya, jadi menurut saya tidak usahlah masyarakat terpancing ikutan gerakan itu," katanya.
Pesan damai menyikapi hasil Pemilu 2019, juga disampaikan Kris Teguh, Pendeta Gereja Katolik Santa Maria Annuntiata Sidoarjo yang menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas berjalannya Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo secara jujur, adil, aman dan kondusif.
"Perbedaan itu hanya ada saat jelang pemilihan. Pascapemilihan perbedaan harus kita lebur dan kembali menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan untuk bangsa tercinta," katanya.
Baca Juga: FKUB Lumajang Sepakat Menolak ‘People Power’
Kris Teguh, juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya berita-berita provokatif terkait akan adanya people power.
Menurutnya, sangat jelas gerakan ini tidak sesuai konstitusi, karena itu jika ada pihak yang merasa dirugikan silahkan sampaikan ke lembaga yang berwenang.
"People power semoga tidak terjadi, karena negeri ini sudah aman dan tentram. Mari kita jaga bersama untuk keutuhan NKRI," ujarnya. (ant)
Baca Juga: MUI Lebak Tolak Keras ‘People Power'
Comments
Leave a Comment